Wakil Walikota Depok dan Ketua DPRD Hadiri Sosialisasi Program PPPK, Biar Nggak Gagal Paham

rakyatwaspada.id, Depok – Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pendidikan Kota Depok saat ini gencar melakukan koordinasi dan sosialisasi program guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021. Kali ini di hadiri Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono.

Pelaksanaan sosialisasi PPPK dilaksanakan secara tatap muka langsung dan secara virtual melalui zoom meeting dihadiri oleh Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono yang di dampingi Ketua DPRD Kota Depok Yusufsyah Putra, Anggota Fraksi PKS Ade Supriyatna, pj. Sekda Kota Depok Sri Utomo, Sekdis Pendidikan Kota Depok Satibi, para kabid dan Kasi, serta Perwakilan PPPK yang hadir.

Kemudian 10 orang PPPK mengikuti secara langsung di Ruang Nusa Indah, Lantai 1 Gedung Balaikota Depok, Jalan Margonda Raya Nomor 54. Sisanya sebanyak 169 orang mengikuti secara virtual dari tempat kerja masing-masing. Untuk peserta yang mengikuti secara virtual.

“Pemerintah Kota Depok. PPPK yang menerima SK PPPK sebanyak 184 orang terdiri dari 177 orang tenaga pendidikan dengan 11 guru SMP, 165 guru SD dan 1 guru TK serta 7 Orang Penyuluh Pertanian yang akan bertugas di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan,” Kata Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono, Selasa (6/4/2021) kepada media, usai mengikuti sosialisasi di Balaikota Depok.
“Program Pemerintah Pusat 1 juta PPPK, nah untuk Kota Depok akan mengajukan lagi penambahan yang nanti kita punya 2000 an PPPK di Depok,” tambah Imam.

Imam Budi Hartono yang biasa di panggil IBH ini mengatakan, Program bagi guru honorer atau non-PNS untuk diangkat menjadi PPPK ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pengaturan lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

“Jadi Kami harus ikuti aturan atau UU yang lebih tinggi yaitu UU mengenai ASN dan PP itu, kalaupun ada yang minta lebih dari aturan itu kami tidak bisa,” paparnya.
“Menurut saya bagi anggota PPPK yang sudah di berikan SKnya, ikuti saja dulu, intinya mereka harus menerima, sebab mereka di samakan gajinya, kemudian ada tunjangannya,” utas IBH.

Seorang PPPK mempunyai kewajiban untuk setia dan taat terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia, bermental baik, bersih, jujur, dan berdaya. Lebih lanjut menurut IBH, dukung Pemerintah dalam mewujudkan good governance.

“Diharapkan PPPK untuk selalu meningkatkan dan menunjukan kinerja yang baik karena evaluasi kinerja PPPK akan menjadi bahan pertimbangan diperpanjang atau tidaknya Perjanjian Kerjanya,” jelasnya.

Untuk itu, PPPK agar selalu memiliki komitmen dan moralitas serta tanggung jawab profesi, memiliki disiplin dan etos kerja yang tinggi, memahami posisi, peran, tugas, fungsi dan kewenangan instansi saudara.

Memiliki pengetahuan dan wawasan, serta mampu bekerjasama dalam tugas-tugas selaku aparatur pemerintah.
Memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan unit kerja masing-masing.

Wakil Walikota Depok meminta agar PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Depok lebih mengutamakan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara serta kepada Pemerintah Kota Depok dalam merealisasikan visi Kota Depok untuk menjadikan Depok Yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera. (adi).