BKD Kota Depok Berikan Lima Penghapusan Sanksi Denda PBB-P2

rakyatwaspada.id, Depok – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, tahun ini memberikan keringanan biaya untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Keringanan biaya diberikan kepada semua Wajib Pajak (WP).

“Ada lima WP yang masuk dalam program pemberian pengurangan PBB-P2,” kata Kepala BKD Kota Depok, Nina Suzana, Selasa (30/03/2021) di Balaikota Depok.

Nina mengatakan, kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwal) Kota Depok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Depok nomor 9 Tahun 2017, tentang Prosedur dan Tata Cara Pemungutan PBB-P2 di Kota Depok.

Nina menyebut potongan tagihan PBB-P2 sebesar 100 persen kepada veteran. Oleh karena itu mengajak para veteran agar memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melunasi pembayaran PBB-P2.

“Ada kurang lebih 150 veteran yang ada di Kota Depok dan masih aktif terdaftar dalam tagihan PBB-P2. Maret ini baru 21 persennya atau 32 veteran yang mengajukan untuk mendapatkan potongan ini,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Bidang Pajak Daerah Dua Badan Keuangan Daerah (Kabid PD-2 BKD) Kota Depok, Muhammad Reza, menyebutkan, kelima WP yang di berikan pengurangan, veteran dengan pengurangan sebesar 100 persen dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB yang terhutang, pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN)/ABRI/Polri/ Pejabat Negara 40 persen, serta pensiunan pegawai BUMN 20 persen.

“Selanjutnya, lahan obyek pajak pribadi diberikan pengurangan sebesar 40 persen,” ucap Reza.

“Khususnya untuk lahan pertanian/perikanan/peternakan yang telah memiliki izin usaha atau lahan yang telah ditentukan pemerintah sebagai zona penghijauan maupun resapan air,” jelasnya.

Reza yang di dampingi Kasubid pengelolaan data dan informasi pajak daerah 2 BKD, Wimbo Asmoro, menuturkan, pengurangan juga diberikan kepada warga prasejahtera sebesar 40 persen.

Syarat yang ditentukan tambah Reza, luas tanah maksimal 200 meter, daya listrik maksimal 1300 watt, direkomendasikan oleh dinas yang membidangi sosial, serta memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan telah diverifikasi BKD.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat agar patuh membayar PBB serta pajak lainnya. Karena pajak yang dibayar itu, untuk kemajuan Kota Depok,” tutupnya. (adi).